Penilaian Kesiapan Data Terbuka Pemerintah – Indonesia

Dalam penilaian kami terhadap landscape data terbuka di Indonesia, kami menemukan bahwa walaupun Indonesia sudah menjadi perintis dalam upaya untuk mencapai tata kelola/pemerintahan yang lebih baik dengan menyediakan akses informasi yang lebih baik, meningkatkan transparansi pemerintah, dan memperkuat partisipasi publik, komitmen ini tidak diwujudkan di dalam kegiatan sehari-hari pejabat-pejabat pemerintah. Hal ini dicerminkan oleh rendahnya permintaan akan data pemerintah dari perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan masyarakat sipil. Dalam studi yang dilakukan pada tahun 2013, kami merekomendasikan bahwa salah satu cara untuk mengatasi kurangnya pemahaman dan permintaan adakah dengan berfokus pada inisiatif tingkat lokal dan membangun kesadaran tingkat nasional dengan menggunakan contoh-contoh yang disediakan.

Can the Philippines Implement the Open Contracting Data Standard?

This research explored the opportunities for the Open Contracting Data Standard (OCDS) to be used as a mechanism for more open and transparent procurement practices in the country. To promote greater transparency in public contracting, stakeholders from government, civil society, and international organisations have created the Open Contracting Partnership (OCP). As part of this effort and with financial support from Omidyar Network and the World Bank, the Web Foundation has developed the OCDS for the OCP to help governments publish procurement data in a format that addresses the needs of a broad range of user groups, including civil society organisations and private companies.