Membuat Data Deklarasi LHKPN Dapat Diakses dan Berguna

LATAR BELAKANG

Identifikasi jelas mengenai aset pribadi pejabat-pejabat publik merupakan alat yang ampuh untuk membasmi korupsi, dan membangun administrasi publik yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.  Menyadari hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dengan dukungan dari Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), membuat deklarasi aset pejabat-pejabat publik tersedia untuk umum. Walaupun penerbitan laporan online adalah cara yang efisien untuk menjangkau sejumlah besar pengguna potensial, sayangnya metode publikasi yang digunakan saat ini membatasi penggunaan dan kegunaan informasi.

Lab Jakarta mengemban tugas untuk memberikan beberapa rekomendasi kepada KPK tentang cara membuat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara  (LHKPN) yang ada menjadi lebih mudah diakses dan bermanfaat.

Kami bertekad untuk membantu membangun sistem yang memiliki keseimbangan yang tepat dalam memungkinkan pengawasan publik, melindungi hak-hak privasi individu, dan memastikan kredibilitas sistem itu sendiri.

Kami memberikan rekomendasi dan prototipe teknis berdasarkan penelitian melalui wawancara mendalam dengan  penyedia data dan pengguna, serta identifikasi praktek-praktek internasional yang baik.  Prototipe ini akan memperlihatkan manfaat akses data yang mudah bagi para pemangku kepentingan yang tertarik untuk meningkatkan tata kelola administrasi publik.

PARTNERS