Open Data Asia 2020

LATAR BELAKANG

Filipina memiliki masyarakat sipil yang dinamis yang secara rutin berinteraksi dengan pemerintah. Kondisi tersebut sebagian tercipta karena upaya pemerintah untuk mengendalikan “people power” setelah revolusi EDSA tahun 1986 dan diperkuat oleh undang-undang dasar amandemen 1987 Filipina, yang secara resmi membuka jalan bagi masyarakat untuk menjadi mitra dalam tata pemerintahan.

Namun demikian, walaupun dengan adanya lingkungan yang kondusif ini, kemampuan masyarakat sipil untuk terlibat secara efektif masih dibatasi oleh  adanya kesenjangan informasi dan pengetahuan tentang pemerintah dan kegiatan-kegiatannya. Pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Benigno Aquino III menggunakan slogan – “Daang Matuwid” – atau “jalan yang lurus,” yang difokuskan pada upaya-upaya anti-korupsi dan pemulihan kepercayaan masyarakat dan telah menghasilkan sejumlah inisiatif transparansi dan akuntabilitas.

Proyek ini melibatkan masyarakat sipil untuk memanfaatkan pendekatan baru untuk mewawancara, memeriksa, dan berpartisipasi dalam pemerintahan daerah dengan menggunakan data terbuka. Center for Local and Regional Governance melakukannya dengan cara mengevaluasi bagaimana organisasi-organisasi masyarakat sipil mengumpulkan informasi dan mengoptimalisasikannya untuk dapat berpartisipasi dalam inisiatif “follow the money.” Hal ini membuat kelompok-kelompok tersebut menjadi lebih aktif terlibat dalam perencanaan, penganggaran, dan pemantauan dana publik. Terakhir, riset ini berusaha untuk menjawab apakah model baru penggunaan data terbuka ini dapat berkontribusi untuk menghilangkan hambatan di antara organisasi yang biasanya bekerja secara sendiri-sendiri, untuk menghubungkan inisiatif yang telah mereka lakukan demi terciptanya tata pemerintahan yang lebih transparan.

PARA MITRA