Open Data Asia 2020

LATAR BELAKANG

Di Malaysia, hanya terdapat satu koalisi pemerintahan yang berkuasa sejak kemerdekaannya. Hal ini telah menghasilkan kondisi dimana politik terjalin erat dengan bisnis, dan para politisi memegang jabatan dalam perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Terlebih lagi, tidak ada proses resmi atau kerangka hukum yang berlaku, seperti misalnya Undang-undang Kebebasan Informasi, yang membolehkan masyarakat untuk meminta informasi atau data dari pemerintah. Dalam lingkungan seperti itu, sulit bagi masyarakat untuk mengakses informasi tentang pemerintah.

Walaupun akses terhadap informasi terbatas, sebenarnya pengumpulan dan penerbitan data yang terkait dengan pemerintahan akan dapat menghasilkan transparansi yang lebih besar dan tata pemerintahan yang lebih baik. Dalam proyek riset aksi ini, kami bekerja sama dengan Sinar Project untuk mendalami bagaimana teknologi dapat membantu mengatasi kondisi kurangnya data yang dapat diakses oleh publik dengan mengujicobakan sebuah basis data tentang politisi, dewan direksi perusahaan, dan hubungan yang dapat dikembangkan dan digunakan oleh siapa saja, dimana saja.

Proyek ini didasarkan pada keberhasilan kegiatan awal Sinar Project dalam memetakan 4000 politisi dan orang-orang yang berkepentingan, 200 organisasi dan komisi, dan 900 jabatan pemerintahan – menciptakan sebuah analisa visual tentang titik-titik pertemuan antara kepentingan bisnis dan politik.

Diagram oleh Sinar Project

Dengan memanfaatkan dan memperluas data yang telah dikumpulkan, proyek riset ini menambahkan data-data yang relevan dalam basis data tersebut, seperti data belanja dan pemberian kontrak negara yang dikumpulkan oleh media dan masyarakat sipil. Bersama dengan Sinar Project, tujuan kami adalah untuk menjadi sebuah contoh yang dapat direplikasi di negara-negara lain yang memiliki keterbatasan akses publik terhadap data pemerintah.

PARA MITRA