Menghubungkan Keterbukaan Informasi dan Data Terbuka di Banda Aceh

LATAR BELAKANG

Mengutip para peserta lokakarya kami saat mereka merangkum pemahaman yang mereka peroleh mengenai nilai data terbuka melalui proyek ini:

“Melalui data terbuka, masyarakat dapat mengakses informasi tanpa terkecuali, mendorong tata pemerintahan yang terbuka dan baik, dan masyarakat dapat aktif memantau secara kritis dan terlibat dengan pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat belum tentu mengkritik pemerintah mereka, melainkan justru memberikan umpan balik yang konstruktif.”

Setelah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), kota Banda Aceh telah mengambil langkah-langkah berani untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Staf-staf yang berdedikasi dipekerjakan dan dilatih untuk menanggapi permintaan KIP, tetapi jumlah permintaan informasi dari kelompok masyarakat sipil dan warga tetap rendah. Kota ini ingin memahami bagaimana cara untuk merangsang permintaan informasi dari warga dan memastikan bahwa investasi mereka dalam kerangka hukum dan kapasitas administrasi bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan manfaat-manfaat sosial.

Bersama dengan Program Kinerja USAID, organisasi pengawas lokal GeRAK Aceh, dan berbagai lembaga pemerintah, Lab Jakarta  menghadapi tantangan ini dengan merancang dan melaksanakan proyek penelitian yang berorientasi pada tindakan. Pertama-tama, kami menargetkan sektor tertentu – yaitu pendidikan. Setelah itu, kami berkonsultasi dengan kelompok-kelompok yang tertarik (peneliti, organisasi masyarakat sipil, media, dan akademisi) untuk mengidentifikasi masalah-masalah paling mendesak yang ingin mereka atasi, serta jenis-jenis informasi yang paling bermanfaat untuk pekerjaan mereka. Berbekal umpan balik dan daftar kebutuhan data prioritas, kami mendekati, mendapat komitmen dari, dan membantu pemerintah untuk menerbitkan data pemerintah dalam format terbuka. Yang terakhir, kami kembali menemui pihak-pihak yang kami konsultasikan di awal dan memberikan pelatihan penggunaan data untuk advokasi, termasuk analisis dan visualisasi data. Dengan cara ini, kami menciptakan “perantara data” baru antara pemerintah dan masyarakat umum. Sebuah pertemuan diadakan di balai kota, di mana kelompok-kelompok yang berkepentingan mempresentasikan temuan mereka kepada wakil-wakil pemerintah. Cara-cara untuk meningkatkan kinerja sekolah teridentifikasi, dan pejabat berkomitmen untuk mengatasi masalah-masalah yang dibahas.

Didorong oleh keberhasilan dalam Tahap I di sektor pendidikan, kami juga melaksanakan Tahap II yang difokuskan pada sektor kesehatan, dan saat ini sedang dalam Tahap III, membuat rencana untuk data terbuka yang berkelanjutan. Kami menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang kami dapatkan untuk mengembangkan strategi agar upaya-upaya data terbuka berkelanjutan di Kota Banda Aceh, berdasarkan pendekatan yang kami kembangkan di atas, yakni ‘Model Data Terbuka Responsif‘. Model ini mempromosikan penerbitan informasi reaktif di bawah payung KIP dan dibuat berdasarkan kebutuhan data prioritas masyarakat sipil yang sudah diidentifikasi, sambil menetapkan tahapan jangka panjang dengan tujuan penerbitan proaktif dataset di semua sektor, yang meningkatkan transparansi secara keseluruhan.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat ‘Makalah mengenai Pelajaranyang dapat Dipetik‘ dan ‘Panduan Pelaksanaan‘.

PARA MITRA