Pemberdayaan Masyarakat Sipil  –
Penguatan Transparansi Fiskal

LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu pendiri Kemitraan Pemerintah Terbuka, Indonesia dan Filipina berada di garis depan dalam mencari pendekatan-pendekatan baru untuk memperkuat pemerintahan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan warga negara. Akan tetapi, penelitian kami di tahun 2013 mengenai landscape data terbuka di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat keahlian untuk menggunakan data pemerintah relatif rendah, terutama di antara kelompok-kelompok masyarakat sipil. Situasi yang sama juga terjadi di Filipina yang banyak kelompok-kelompok masyarakat sipilnya tidak mengetahui tentang konsep data terbuka, kemungkinan manfaat data terbuka, dan alat-alat yang ada untuk menganalisis, menafsirkan, dan menyebarluaskan data. Undang-undang baru di Indonesia dan Filipina baru-baru ini memberi wewenang fiskal yang lebih besar kepada pemerintah daerah, hal ini membuat pengawasan yang efektif menjadi jauh lebih penting daripada sebelumnya.

Data terbuka tidak dapat memberikan manfaat terkait transparansi jika kelompok-kelompok pengawas (watchdog groups) tidak memahami cara penggunaannya. Kami mengidentifikasi empat organisasi masyarakat sipil (dua di Indonesia dan dua di Filipina) yang memiliki pengalaman dalam menangani isu-isu terkait transparansi fiskal lokal yang dalam kegiatan advokasinya mungkin menerima manfaat dari data terbuka. Bersama-sama dengan  beberapa mentor ahli, kami memberdayakan mitra-mitra proyek kami untuk menemukan dan mengakses data yang mendukung misi mereka, memahami potensi data terbuka, dan menyertakannya dalam program yang akan datang. Kami berupaya untuk menciptakan efek gelombang (ripple effect) dengan memberdayakan kelompok-kelompok untuk bertindak sebagai ahli data terbuka di antara organisasi-organisasi lain yang menangani transparansi fiskal lokal di wilayah tersebut.

Bersama para mitra, kami mampu memberikan pengarahan kepada 439 orang (187 perempuan, 252 laki-laki) mengenai data terbuka dan bagaimana hal itu dapat mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah mengenai penganggaran dan penyerapan dana publik. Di Filipina, kami membantu membangun kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam memantau kegiatan pengadaan unit-unit pemerintah daerah, dan memperbaiki alokasi dana pendidikan. Di Indonesia, kami membantu lebih dari 5.000 warga untuk mengakses data anggaran secara daring (online); mitra kami, IDEA melakukan scraping informasi anggaran dari arsip-arsip PDF dan menerjemahkan data tersebut menjadi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara daring dan luring (online and offline). Mitra-mitra kami, dengan bantuan kami, mampu menghasilkan hasil yang nyata (misalnya buku panduan, situs) walaupun terbatas dalam sumber daya, dan menggunakannya untuk melibatkan masyarakat dalam isu-isu transparansi fiskal.

PARA MITRA